HMDNews – Jakarta | Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan wajah negara. Selain Kepala BKN, Prof. Zudan juga menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
“KORPRI adalah singkatan dari Korps Pegawai Republik Indonesia, sebuah wadah organisasi resmi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia”, dikutip Keppres 82 Tahun 1971.
Prof. Zudan, menegaskan ASN untuk memperkuat komitmen pelayanan publik dan menghadirkan birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Penegasannya itu disampaikan saat bertindak sebagai pembina upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah, pada Selasa (03/11/2026).
Ia mengingatkan para ASN bahwa jabatan bukanlah ukuran keberhasilan. Sebaliknya, ukuran sesungguhnya seorang ASN adalah seberapa besar dampak, solusi, dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika ukuran itu nihil, maka seorang ASN telah gagal memenuhi esensi dasar dari fungsinya.
“Jabatan adalah amanah yang harus diukur dari seberapa besar dampak, solusi, dan manfaat yang diberikan kepada Masyarakat. Ketika seorang ASN memahami jabatan adalah amanah, maka cara pandang dan perilakunya dalam bekerja akan berubah secara mendasar,” tegas Prof. Zudan.
Selain itu, mengingatkan setiap keluhan masyarakat bukanlah gangguan bagi birokrasi, melainkan masukan berharga untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara keberlanjutan. Bagaimana kemudian, jika keluhan masyarakat dibalas dengan “pencucian kinerja”, artinya ditampilkan banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan keluhan masyarakat, tentu itu tidak menjawab persoalan.
Pemerintah perlu memperkuat pelayanan, melayani yang menjadi keperluan msayarakat. Memperkuat komitmen sebagai pelayanan publik dan menghadirkan birokrasi yang berdampak nyata. Memperkuat komitmen dimaknai setiap keluhan masyarakat harus menyelesaikan pelayanan yang berkeadilan, tidak membiarkan kesenjangan dalam pelayanan, yang berdampak buruknya citra pemerintah. **
[]
