HMDNews – Lhokseumawe | Provinsi Aceh membutuhkan pelayanan public yang lebih baik, dan membutuhkan perhatian Ombudsman Perwakilan Aceh aktif mengawalnya. Pelayanan public di Aceh masih membutuhkan pengawasan yang lebih kuat dan konsisten agar setiap lembaga pemerintah benar-benar menempatkan kepentingan Masyarakat sebagai prioritas.
Pengawasan Ombudsman harus mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Pelayanan publik yang baik bukan sekedar cepat dan mudah, tetapi juga transparan, adil, akuntabel serta memberikan kepastian hak kepada Masyarakat, demikian disampaikan DR. Bukhari, SHI., MH. (Konsultan Hukum LBH Qadhi Malikul Adil), Rabu, (30/09/2026).
Hal itu penting, sekaitan dengan berita parlementaria, Anggota Komisi II DPR RI Taufan Pawe mengatakan masih banyak persoalan pelayanan publik di daerah yang membutuhkan pengawasan. Namun, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan laporan ketika menghadapi persoalan maladministrasi.
Persoalan pelayanan public disampaikan Taufan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ombudsman RI membahas laporan kinerja Ombudsman terkait pelayanan publik di seluruh kementerian/lembaga di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Menurut Toufan, persoalan pelayanan publik di kabupaten/kota dan provinsi cukup beragam. Di sisi lain, masyarakat terkadang belum mengetahui ke mana harus menyalurkan pengaduan ketika hak mereka dalam pelayanan publik tidak terpenuhi.
“Fungsi-fungsi pelayanan di kabupaten kota, di sebuah provinsi sesungguhnya banyak permasalahan. Cuma masyarakat enggak ngerti disalurkan ke mana. Dia tahu Ombudsman, tapi dia pikir ada nyalinya enggak,” kata legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.
Taufan menambahkan, pelayanan publik merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Berharap optimalisasi perwakilan Ombudsman di daerah dapat membuat keberadaan lembaga tersebut, semakin dirasakan masyarakat. Pengawasan yang menjangkau daerah, menurutnya, penting untuk memastikan pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan masyarakat.
Hd/3009
