HMDNews – Jakarta | Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika Dharma Sena, dicopot dari jabatannya, menyusul polemik penggeledahan pondok pesantren Hamalatul Qur’an. Telah terjadi kontroversi ditengah masyarakat atas penggeledahan pondok pesantren (Pompes) Hamalatul Qur’an di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada (27/10/2026).
Pencopotan tersebut sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2463/XI/KEP./2026, tanggal 2 November 2026. Sesuai telegram, AKBP Andika Dharma Sena dimutasi sebagai Pamen Stamaops Polri. Posisi jabatan Kapolres Sukoharjo digantikan oleh AKBP Indra Maulana Saputra, sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Boyolali.
Divisi Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap AKBP Andika, bersama tiga anak buahnya yang turut dinonaktifkan. Penjelasan Karo Penmas, keempatnya itu, mantan Kapolres Sukoharjo, AKBP Andika, IPTU AS selaku mantan Kasat Reserse, IPDA FA selaku mantan Kanit Pidum dan IPDA RAP selaku mantan Kanit PPA.
“Pemeriksaan internal tetap berjalan secara objektif, sesuai mekanisme yang berlaku. Polri ingin memastikan setiap persoalan ditangani secara proporsional, sekaligus memberikan perhatian terhadap keluhan masyarakat dan perlindungan bagi anak-anak santri yang terdampak,” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, kepada awak media di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, pada Senin (2/11/2026).
Hal tersebut bermula dari operasi, yang merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran dan perusakan warung mie dan babi tepi sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Saat itu polisi memburu seorang tersangka berinisial I, yang telah masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), namun buronan tersebut tidak ditemukan di lokasi penggeledahan. **
[]
