HMDNews – Jakarta | Wilayah DKI Jakarta penebalan pengamanan dalam upaya tindaklanjut penanganan proses kasus dugaan penyadapan illegal. Kasus penyadapan illegal terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, aksinya selama periode 2025-2026.
Sejumlah 20.980 personel Tentara Nasional Indoensia Angkatan Laut (TNI AL), tercatat dipersiapkan untuk memperkuat pengamanan di wilayah Jakarta. Pelibatan personel TNI AL, dibagi dalam empat tahap. Tahap pertama sebanyak 2.100 personel digerakkan pada senin, 2 November 2026, disusul ribuan personel dari satuan luar Jakarta.
Sementara sejumlah 13.140 personel lainnya disiagakan pada satuan masing-masing sambil menunggu perintah pergerakan. Persiapan sejumlah personel tersebut, Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen TNI Muhammad Nas, menyampaikan pengerahan pasukan merupakan bagia dari pelaksanaan tugas negara,
“Pengerahan pasukan itu hal yang biasa dilakukan, karena TNI dituntut senantiasa siap siaga untuk melindungi segenap bangsa dan menjaga keutuhan NKRI, TNI selalu siap melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” sebut Muhammad Nas.
Selain itu, Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, sebelumnya menyatakan tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan illegal terhadap presiden, diantaranya LSP, ASN, dan EH. Sementara yang lainnya masih dalam pedalaman perkara. Ketiga tersangka saat ini ditahan di Rutan Mabes Polri.
“Tersangkanya kita tahan di Rutan Mabes Polri,” sebut Kabareskrim dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, pada Selasa (3/11/2026).
Penanganan kasus tersebut menerapkan proses manajemen penanganan perkara berbasi scientific crime investigation (penyidikan berbasi ilmiah). **
[]
